Di Balik Layar Muktamar ke-35 NU: Mengakhiri 'Tradisi Panas', Menepis Isu Istana, hingga Misi Rekonsiliasi Gus Kikin

JAKARTA — Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi berakhir dengan menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Namun, perjalanan menuju penetapan nahkoda baru organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menyimpan cerita berharga di balik layar—mulai dari pergeseran sistem pemilihan, isu intervensi Istana, hingga tugas besar rekonsiliasi yang menanti di depan.

Gus Kikin menyampaikan pidato perdana sebagai Ketum PBNU, Senin (31/8/2026) (Foto: Istimewa)

1. Rahasia Perubahan Sistem: Mengapa Harus Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA)?

Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Prof. Mohammad Nuh, mengungkapkan latar belakang pergeseran mekanisme pemilihan dari sistem kompetitif (one man one vote) menjadi collective leadership melalui mekanisme AHWA.

Menurut Prof. Nuh, sistem one man one vote hampir dipastikan memicu situasi "panas" dan menghasilkan persaingan the winner takes all, di mana kelompok yang kalah berisiko disingkirkan dari kepengurusan.

"Kepemimpinan yang mengandalkan pada orang per orang sudah selesai zamannya... Karena pergeseran paradigma itulah maka bergeser metode pemilihannya," ujar Prof. Nuh.

Keputusan ini sempat diwarnai perdebatan sengit hingga akhirnya disepakati oleh 73% peserta melalui pemungutan suara untuk kembali mengutamakan musyawarah mufakat melalui 9 kiai sepuh anggota AHWA.

2. Isu Intervensi "Paket Istana" Dibantah Tegas

Seiring terpilihnya duet KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin, muncul kabar burung yang menyebut bahwa kepemimpinan baru ini merupakan "paket titipan Istana".

Isu tersebut langsung ditepis oleh politikus Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ia menegaskan bahwa jalannya Muktamar ke-35 NU berlangsung sepenuhnya secara independen, demokratis, dan penuh rasa kekeluargaan di antara para kiai dan Nahdliyin. Pemerintah berharap kepengurusan PBNU yang baru terus menjadi pilar persatuan dan harmoni bangsa.

3. Sambutan Positif Elit Politik dan Harapan Kebangsaan

Terpilihnya kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memberikan selamat dan mendoakan agar PBNU di bawah nakhoda anyar semakin solid dan dapat menguatkan kontribusi, baik secara kultural maupun bagi pembangunan nasional.

4. Tantangan Utama: Rekonsiliasi dan Kemandirian Ekonomi Warga

Meski Muktamar telah selesai, pekerjaan rumah (PR) terbesar bagi Gus Kikin sebagai Ketum PBNU yang baru adalah rekonsiliasi internal. Dinamika dan gesekan selama proses muktamar menuntut kepemimpinan yang merangkul seluruh faksi demi menjaga marwah dan khittah NU.

Selain stabilitas organisasi, tantangan strategis lainnya meliputi:

Mendengar Daerah: Membangun pola komunikasi yang berimbang antara PBNU pusat dan daerah.
Kemandirian Ekonomi: Mengoptimalkan potensi ekonomi warga NU melalui penguatan pesantren produktif, UMKM, koperasi, dan jejaring usaha Nahdliyin.
Netralitas Politik: Mempertegas garis batas antara politik kebangsaan NU dan kepentingan politik praktis/elektoral.

Kini, duet Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Kikin diberi waktu satu bulan untuk menyusun struktur lengkap kepengurusan PBNU. Harapan besar berada di pundak mereka untuk membawa NU tetap guyub, mandiri, dan menyejukkan di tengah dinamika bangsa.