Drama Sidang Korupsi Kuota Haji: Buka-Bukaan Muhadjir Effendy, Restu Jokowi, hingga Surat Bos Maktour

Muhadjir Effendy di sidang tipikor kasus korupsi kuota haji (Foto: Istimewa)

1. Ungkap Arahan Jokowi & Buka-Bukaan "Saya Sampaikan Apa Adanya"

Dalam kesaksiannya, Muhadjir yang sempat menjabat sebagai Menteri Agama Ad Interim mengurai kronologi keterlibatan dirinya saat meminta izin langsung kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Muhadjir menjelaskan alasan di balik konsultasinya dengan Presiden mengenai pembagian tambahan 10.000 kuota haji. Ia mengklaim bahwa segala keputusan dan langkah yang diambil saat itu berlandaskan pada petunjuk dan arahan pimpinan negara.

Usai memberikan keterangan yang cukup menyita waktu di persidangan, Muhadjir menegaskan komitmennya untuk membantu penegakan hukum.

"Saya sampaikan apa adanya di hadapan hakim, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Muhadjir saat dicecar awak media di luar ruang sidang.

2. Disentil Surat Bos Maktour & Pertemuan Fuad Hasan Cs

Salah satu fakta paling krusial yang terungkap dalam persidangan adalah munculnya nama pimpinan biro perjalanan haji ternama. Muhadjir mengonfirmasi adanya pertemuan khusus dengan pengusaha travel haji, Fuad Hasan Masyhur (Bos Maktour) bersama jajarannya, untuk membahas dinamika pengalihan kuota haji.

Fakta persidangan menguak bahwa usulan atau permintaan surat pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus tersebut diduga kuat diinisiasi atas dorongan dan permintaan dari pihak Maktour cs, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat resmi oleh Menag.

3. Dicecar Soal Umrah Gratis hingga Target Vonis Sebelum 22 Desember

Suasana persidangan makin memanas ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mencecar Muhadjir mengenai isu sensitif. Jaksa mempertanyakan dugaan penerimaan fasilitas "umrah gratis" atau gratifikasi terselubung yang menyeruak dalam pusaran kasus ini. Muhadjir pun berupaya memberikan jawaban dan klarifikasi tegas untuk membantah keterlibatan dirinya dalam praktik terlarang tersebut.

Guna menuntaskan kasus berskala nasional ini, Jaksa KPK menyampaikan rencana besar untuk menghadirkan tak kurang dari 303 saksi secara bertahap guna menguliti peran mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dkk. Majelis Hakim pun menargetkan bahwa rangkaian sidang pembuktian hingga pembacaan putusan (vonis) akhir dapat dirampungkan sebelum 22 Desember 2026.