Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melonjak tajam dan memicu krisis lingkungan yang mengkhawatirkan. Esok hari, kualitas udara di beberapa wilayah berisiko memburuk seiring dengan kepungan kabut asap dan ribuan titik panas (hotspot) yang terus bermunculan secara masif. Merespons krisis ini, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengombinasikan strategi pemadaman skala besar di lapangan serta penindakan hukum tanpa kompromi terhadap para pelaku pembakaran.
Pihak utama yang memimpin penanganan karhutla ini adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), aparat kepolisian, serta Satgas Darat gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api. Langkah tegas ini disokong penuh oleh instruksi Presiden yang memerintahkan penindakan hukum terhadap korporasi maupun individu yang sengaja melakukan pembakaran secara ilegal.
 |
| Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos ., MM bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan (31/8) (Foto: Bidang Komunikasi Kebencanaan/Beratria Sukisno) |
Krisis karhutla ini memasuki masa krisis pada awal September 2026 seiring intensitas musim kemarau yang tinggi. Berdasarkan data pantauan Kementerian Kehutanan per awal September, lonjakan titik panas paling parah terkonsentrasi di wilayah Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat memimpin dengan 570 titik panas, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 488 titik, dan Kalimantan Selatan 64 titik. Sementara itu, daerah prioritas lain seperti Sumatera Selatan mencatat 19 titik, serta Riau dan Jambi berhasil menekan hingga nol titik panas.
Akar masalah meluasnya karhutla ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni kondisi iklim kemarau kering serta ulah oknum manusia dan badan usaha yang memanfaatkan metode pembakaran ilegal untuk pembukaan lahan. Pembakaran secara sengaja demi efisiensi biaya oleh korporasi tak bertanggung jawab membuat kobaran api meluas tanpa kendali hingga melahap kawasan hutan, mengancam ekosistem, serta merusak kualitas udara permukiman warga.
Menghadapi situasi genting ini, pemerintah merancang lima langkah komprehensif untuk menanggulangi karhutla. Secara teknis di lapangan, BNPB bersama Kemenhut mengerahkan 53 unit armada udara yang dibagi untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) demi memicu hujan buatan serta penyiraman air (water bombing) langsung ke titik api. Di jalur hukum, Kementerian Kehutanan secara resmi memproses pencabutan izin administrasi terhadap 6 korporasi di Kalimantan dan mengusut puluhan badan usaha lainnya yang terindikasi melakukan tindak pidana pembakaran hutan. Penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan ini diharapkan memberikan efek jera agar bencana ekologis serupa tidak terus berulang.
